Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (FEB) mengadakan Seminar Nasional “Wawasan Kebangsaan Kewirausahaan” guna untuk menambah wawasan mahasiswa maupun masyarakat di Indonesia dalam Berwirausaha di era saat ini.Seminar Nasional “Wawasan Kebangsaan Kewirausahaan” ini dilaksanakan secara online maupun offline dan dimulai pukul 13.00 WIB di gedung Pascasarjana (Hall Abdurrahman Wahid Lantai 7) Universitas Islam Malang, dengan seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis sebagai tamu undangan dan dihadiri oleh mahasiswa dari 10 kampus yang berbeda.

Acara ini diawali dan dibuka secara resmi dengan sambutan dari dekan FEB yakni Ibu Nurdiana  SE.,M.Si “Salah satu misi dari Universitas Islam Malang ini adalah menjadi Enterpreneur University, yang mana terjabar dalam Kurikulum MBKM yang mana  entrepreneur menjadi salah satu unggulan Unisma dengan harapan lulusannya menjadi entreprenuer karena profesi ini terbuka peluang yg luas, big data menunjukkan 4 % lebih SDM indonesia menjadi pengusaha atau entrepreneur” tuturnya 

“Yang menjadi persoalan kita saat ini adalah bagaimana bagaimana menumbuhkan jiwa berwirausaha di kalangan milenial yang berwawasan kebangsaan. Seringkali kita melupakan bagaimana menjaga  Komitmen wawasan  kebangsaan sebagaimana    nilai-nilai yang terkandung dalam empat consensus dasar negara yakni  Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45 demi memantapkan kembali jati diri bangsa dan membangun kesadaran tentang sistem kenegaraan” tuturnya

Acara Seminar  Nasional Wawasan Kebangsaan & Kewirauahaan dibuka oleh wakil  Rektor Bidang Kemahasiswaan & Keagaaman Dr. Ir. Badat Muwahid,M.P.  sangat mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya seluruh mahasiswa  UNISMA Khususnya FEB UNISMA wajib untuk belajar  dan mengenal  wawasan kebangsaan  &kewirausahaan.  Kehadiran Ketua DPD Republik Indonesia diharapkan mampu membuka cakrawala  mahasiswa dan mengasah softskill bagi mahasiswa selama kuliah. ”tuturnya.

Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ir. H. Lanyala Mahmud  Mataliti, M.hum dalam paparannya mengatakan “ berdasarkan Sejarah Lahirnya  negara Indonesia , patutlah kita mengingat pendiri bangsa tentang system ekonomi dan Demokrasi. Indonesia merupakan negara yang memiliki keunggulan komparatif “ tuturnya 

Menurutnya  konteks ekonomi dapat dilakukan secara bebas selama tidak menganggu nagara lain dan diberi nama sistem ekonomi pancasila dengan 3 pilar (koperasi, perusahaan swasta dan perusahaan negara) . Hak-hak rakyat dan memberikan wawasan mengenai perusahaan saat ini yaitu import cina yang membombardir indonesia yang seharusnya indonesia yang harus memilikinya. Dan juga beliau berharap bahwa indonesia tidak sekedar meng copy paste dari negara lain karna tidak semua yang dicontoh bisa cocok di indonesia dan juga harapan terakhir dari beliau yaitu menjadikan indonesia sebagai surga wisata didunia.”

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Indonesia lebih tepat mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tumpuan utama APBN, ketimbang Pajak dari rakyat. "Kenapa tepat? Karena Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam, biodiversity hutan dan Iklim yang mendukung untuk menjadi lumbung pangan. Juga sumber kekayaan laut yang potensinya luar biasa," ujar LaNyalla, dalam Seminar Nasional tentang Kebangsaan dan Entrepreneurship di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (21/10/2022),  

Menurutnya, hal itu sesuai juga dengan konsep yang disusun para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, sebelum dilakukan perubahan Konstitusi pada periode 1999 hingga 2002.

"Mereka sangat menyadari Indonesia memiliki keunggulan komparatif sehingga sangat tepat bila Konstitusi memerintahkan agar negara menguasai bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," katanya.

Artinya, lanjut LaNyalla, mekanisme ekonomi jangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Supaya tidak memperkaya orang per orang pemilik modal, termasuk modal asing. 

Konsep pertumbuhan ekonomi atau mazhab ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto hanya tepat bagi negara seperti Amerika Serikat. 

“Di sana terdapat ratusan perusahaan raksasa dunia yang dimiliki warga Amerika dan berkantor pusat di Amerika. Sehingga pajak yang mereka kontribusikan juga besar ke dalam neraca APBN negara tersebut,” imbuhnya.  
Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Dan industri-industri lainnya. Termasuk farmasi dan obat-obatan serta industri militer serta industri besar lainnya.

Mantan Ketua Kadin Jatim itu menjelaskan, semua negara mulai menyiapkan re-posisi untuk menyongsong masa depan. Seharusnya Indonesia juga melakukan sesuai based on keunggulan masing-masing. 

LaNyalla mencontohkan Korea Selatan sudah melaunching posisi masa depan sebagai negara industri senjata dan alat berat di Asia. Arab Saudi punya Saudi Vision 2030. Bahkan Uni Emirat Arab konsisten dengan membangun ikon yang menjadi magnet dunia. Mereka sekarang sedang menyiapkan membangun; Replika Bulan di Dubai. Lalu Tiongkok sudah memulai proyek menyulap kawasan gurun mereka menjadi hijau. Gurun yang bisa ditanami. 

"Sekarang pertanyaannya, lantas Indonesia harus menyiapkan apa? Darimana duitnya jika APBN saja masih harus ditutup dengan utang? Ini karena negara dengan keunggulan komparatif seperti Indonesia malah melakukan copy paste sistem ekonomi yang diterapkan negara dengan keunggulan kompetitif," papar dia.

Oleh karena itu, LaNyalla yakin jika Indonesia kembali mengikuti Peta Jalan yang sudah disusun para pendiri bangsa, terutama Sistem Ekonomi yang memastikan negara berdaulat atas kekayaan alamnya. Maka Indonesia akan mempunyai kemampuan untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan global di depan mata. 

"Kita harus kembali kepada Pancasila. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 memang mutlak untuk disempurnakan, agar kita tidak mengulangi praktek penyimpangan di era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi bukan mengganti sistem demokrasi dan sistem ekonomi Indonesia dengan melakukan copy paste sistem Demokrasi Liberal dan sistem Ekonomi pasar bebas yang kapitalistik," ujar dia.

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Rektor 3 UNISMA, Dr. Ir. Badat Muwahid, M.P. mewakili Rektor UNISMA, Para Dekan, dosen dan ratusan mahasiswa UNISMA. Sementara Ketua DPD RI datang bersama Ketua KADIN Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto.

Lebih lanjut Ketua Himaprodi Manajemen yakni Mohamanmmad Miftachul Kamal merasa bersyukur dan sangat bahagia karena bisa menyelenggarakan acara perlombaan Interest (Interaction Event Student Business Competition) yang dikemas dengan adanya Seminar Nasional (Wawasan Kebangsaan Kewirausahaan). Dengan narasumber yang luar biasa yakni Ir. H. La Nyallah Mahmud Mattaliti (Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI). Dan berharap semoga para peserta mendapatkan wawasan dan membangkitkan semangat berwiraausaha di era  4.0

---

Berita Terbaru